Minggu, 25 Januari 2015



ANGGARAN DASAR (AD)

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama Organisasi
Organisasi ini bernama Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “

Pasal 2
Waktu dan Tempat Pendirian
(1)     Organisasi ini untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan dan di mulai sejak tanggal 23 Januari 2015
(2)     Organisasi ini berkedudukan di Kota Gorontalo Dan dapat membentuk cabang – cabang

BAB II
AZAZ, SIFAT DAN CIRI ORGANISASI

Pasal 3
(1) Organisasi ini berazaskan Pancasila
(2) Organisasi ini bersifat Independen
(3) Organisasi ini bercirikan Pemberdayaan, Solidaritas, Kepemudaan, Kekeluargan, Kecendikiawanan, Profesional dan Kebudayaan

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4
Organisasi ini bermaksud :
1)      Memperjuangkan kualitas pembinaan napi dan mantan napi di seluruh LP dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia.
2)      Menyediakan layanan bantuan hukum kepada napi atau calon napi serta mantan napi, untuk memastikan perlakuan hukum yang sesuai. 03. Memperjuangkan kesejahteraan yang lebih baik untuk seluruh napi dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LP), sebab kualitas pembinaan napi tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan napi dan pegawai LP.

Pasal 5
Tujuan Organisasi
Organisasi ini bertujuan :
Terbinanya Tali Silaturahmi dan Optimalisasi peran dan fungsi Nara Pidana dan Mantan nara pidana  serta Menggalang solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak hukum napi.

BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 6
(1) Mengadakan Diskusi, Seminar, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan kajian ilmiah lainnya
(2) Mengadakan Komunikasi dan Kerjasama yang proaktif (kemitraan) dengan Perguruan Tinggi, LBH, Dunia Usaha, Pemerintah, Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Ormas dan LSM  dan pihak lain yang saling menguntungkan serta tidak mengikat

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 7
Sistem Keanggotaan
Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “ beranggotakan Nara Pidana dan Mantan narapidana di wilayah Provinsi Gorontalo

Pasal 8
Jenis Keanggotaan
(1) Anggota Biasa
(2) Anggota Luar Biasa

Pasal 9
Kewajiban dan Hak Anggota
(1) Setiap anggota berkewajiban mematuhi AD dan ART, ketetapan – ketetapan dan keputusan – keputusan lainnya serta menjaga nama baik organisasi
(2) Setiap anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan ikut serta dalam usaha – usaha / kegiatan Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “
(3) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak suara dan ikut serta dalam usaha – usaha / kegiatan Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10
Bentuk Struktur Organisasi
Struktur Organisasi berbentuk Fungsional

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 11
Sumber Keuangan
Keuangan Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “ di peroleh dari iuran anggota, pemerintah, swasta dan Donatur lainnya serta Usaha – usaha yang halal, tidak mengikat dan tidak melanggar hukum

Pasal 12
Penggunaan Keuangan
Penggunaan keuangan Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “ digunakan untuk kegiatan yang berguna, bermamfaat dan produktif bagi anggota dan masyarakat
Pasal 13
Laporan Keuangan
Keuangan Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “ pelaporannya dari tanggal 1 Januari yang berakhir 31 Desember




BAB VIII
PENETAPAN, PERUBAHAN AD DAN ART, PEMBUBARAN
Pasal 14
Penetapan dan Perubahan AD dan ART
Penetapan dan perubahan AD dan ART Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “ dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES) dan disetujui oleh sekurang – kurangnya 2/3 anggota yang hadir.

Pasal 15
Pembubaran Organisasi
1)      Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “ dinyatakan bubar jika disetujui oleh 2/3 Anggota Hadir melalui Musyawarah Besar (MUBES)
2)      Jika Nara Pidana Indonesia Gorontalo disingkat menjadi “ NAPI GO “ dinyatakan bubar, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada Lembaga Sosial yang ada di Provinsi Gorontalo
BAB IX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 16
Hal – hal yang pernah di atur, ditetapkan dan dirincikan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB X
PENUTUP

Pasal 1
Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar ini berlaku sejak Tanggal 23 Januari 2015 di Lapas Klas IIA Gorontalo





ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1
Struktur Kepemimpinan
Terdiri dari :
(1) Dewan Penasehat
(2) Dewan Pengurus Pusat
(3) Dewan Pengurus Cabang

Pasal 2
Struktur Kekuasaan
Terdiri dari :
(1) Musyawarah Besar (MUBES)
(2) Rapat Dewan Penasehat Pusat
(3) Rapat Dewan Pengurus Pusat
(4) Rapat Dewan Penasehat Cabang
(5) Rapat Dewan Pengurus Cabang

Pasal 3
Peran dan Fungsi Struktur Kepemimpinan

(1) Dewan Penasehat Pusat
a.     Melaksanakan Musyawarah Besar (MUBES) untuk mengevaluasi dan Memperoleh program kerja Dewan Pengurus
b.     Meminta Pertanggung jawaban Dewan Pengurus minimal satu tahun sekali
c.     Jika Dewan Pengurus tidak dapat melaksanakan amanah (Program Kerja ), maka Dewan Penasehat dapat memberhentikan dan memilih Ketua Umum yang baru yaitu dengan mekanisme pengambilan keputusan minimal dihadiri ½ (setengah) + 1 (satu) dari seluruh banggota Dewan Penasehat dan dapat menyetujui minimal dari 2/3 dari anggota yang hadir
d.    Memimpin jalannya Musyawarah Anggota Tahunan sebelum terpilihnya Ketua Umum yang baru
(2) Dewan Pengurus Pusat
a.     Membuat Rancangan Kerja selama 2 (dua) semester / 1 tahun kepengurusan
b.     Membuat Laporan Pertanggung jawaban setiap Dua Tahun sekali kepada seluruh anggota pada saat Musyawarah Besar (MUBES)
c.     Membuat Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Cabang
d.    Mengontrol dan mengevaluasi Program Kerja Dewan Pengurus Cabang
e.     Menyusun jaringan dengan pihak Perguruan Tinggi, LBH, Dunia Usaha, Pemerintah, Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Ormas dan LSM

(3) Dewan Penasehat Cabang

a.     Melaksanakan Konferensi Cabang untuk mengevaluasi dan memperoleh program kerja Dewan Pengurus
b.     Meminta Pertanggung jawabanDewan Pengurus minimal satu tahun sekali
c.     Jika Dewan Pengurus tidak dapat melaksanakan amanah (Program Kerja ), maka Dewan Penasehat dapat memberhentikan dan memilih Ketua Umum yang baru yaitu dengan mekanisme pengambilan keputusan minimal dihadiri ½ (setengah) + 1 (satu) dari seluruh banggota Dewan Penasehat dan dapat menyetujui minimal dari 2/3 dari anggota yang hadir
d.    Memimpin jalannya Konferensi sebelum terpilihnya Ketua Umum yang baru

(4) Dewan Pengurus Cabang

a.     Membuat Rencana Program Kerja dan Laporan Pertanggung jawaban kepada anggota yang ada di cabang tersebut dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Pusat
b.     Menyusun jaringan dengan pihak Perguruan Tinggi, LBH, Dunia Usaha, Pemerintah, Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Ormas dan LSM
c.     Membuat bioadata anggota
Pasal 4
Susunan Pengurus
(1) Dewan Penasehat terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota
(2) Dewan Pengurus Pusat dan Cabang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Bidang – bidang dan Biro –biro
Pasal 5
Status dan Wewenang Struktur Kekuasaan
(1) Musyawarah Besar
a.     Musyawarah Besar adalah Forum Tertinggi Organisasi
b.     Membahas dan menetapkan AD dan ART Organisasi
c.     Memilih Anggota Dewan Pembina, Penasehat yang mewakili Nara Pida dan atau Mantan Nara Pidana dan atau Paraktisi Hukum/Sosial Swasta dan atau Praktisi Hukum/Sosial Pemerintah
d.    Memilih Ketua Umum / Formatur dan menetapkan Penataan Organisasi, Program Kerja dan Rekomendasi Intern dan Ekstern
(2) Rapat Dewan Penasehat
a.     Rapat Dewan Penasehat adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di tingkat Dewan Penasehat
b.     Menetapkan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota setiap periode kepengurusan
c.     Mengontrol dan mengevaluasi jalan Dewan Pengurus Pusat minimal setahun sekali
d.    Membuat Keputusan atau mengangkat Ketua atau Sekretaris atau Bendahara atau Bidang atau Biro dan atau seluruhnya jika tidak dapat menjalankan amanah Organisasi
(3) Rapat Dewan Pengurus Pusat
a.     Rapat Dewan Pengurus Pusat adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di tingkat Dewan Pengurus Pusat, yang terdiri dari :
1. Rapat Pleno
2. Rapat Harian
3. Rapat Presidium
4. Rapat Bidang
b.     Mengevaluasi dan memproyeksi Program Kerja Pengurus Dewan Pengurus Cabang
c.     Mengesahkan dan memberhentikan Pengurus Dewan Pengurus Cabang
(4) Konferensi Cabang
a.     Konferensi adalah Forum Tertinggi Organisasi di Tingkat Cabang
b.     Memilih Anggota Dewan Pembina, Penasehat yang mewakili setiap kecamatan yang ada di Kabupaten OKUT
c.     Memilih Ketua Umum / Formatur dan menetapkan Penataan Organisasi, Program Kerja dan Rekomendasi Intern dan Ekstern
(5) Rapat Dewan Pengurus Cabang
a.     Rapat Dewan Pengurus Cabang adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di tingkat Dewan Pengurus Cabang yang terdiri dari :
1.     Rapat Pleno
2.     Rapat Harian
3.     Rapat Presidium
4.     Rapat Bidang
b.     Mengevaluasi dan memproyeksi Program Kerja selama satu periodik
c.     Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang
Pasal 6
Masa Kepengurusan
Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Cabang menjabat selama 4 (Empat) tahun selanjutnya di pilih kembali
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 7
Persyaratan Anggota
a.     Anggota Biasa adalah seorang yang menetap atau berasal Nara Pidana atau Mantan Nara Pidana
b.     Anggota Luar Biasa adalah seorang yang berasal parktisi Hukum, Praktisi Sosial yang memiliki kesamaan Ideologi serta berapiliasi Positif terhadap Nara Pida atau Mantan Narapidana dan atau mendaftrakan diri menjadi anggota serta ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat
Pasal 8
Masa Keanggotaan Berakhir
a. Mengundurkan Diri
b. Meninggal Dunia
c. Diberhentikan karena mencemarkan nama baik Organisasi dan Melanggar konstitusi
Pasal 9
Mekanisme Pemberhentian Anggota
a.     Pemberhentian Anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan aspirasi anggota
b.     Sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota tyerlebih dahulu diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali
c.     Pemberhentian terhadap anggoat yang mempunyai jabatan struktural di Organisasi terlebih dahulu dilakukan pemecatan sebagai pengurus
d.    Anggota yang akan deberhentikan terlebih dahulu diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan pada Rapat Dewan Penguru Pusat atau Musyawarah Besar
e.     Jika ternyata tidak bersalah pengurus berkewajiban memperbaiki nama baik / merehabilitasi Anggota
BAB III
KEPUTUSAN
Pasal 10
Kourum
a.     Kourum adalah batas minimal jumlah suara yang dibutuhkan untuk pengambilan suatu Keputusan
b.     Untuk setiap pengambilan keputusan yang prinsip perlu dilakukan pemeriksaan kehadiran peserta Rapat untuk pengecekan kourum
Pasal 11
Pengambilan Keputusan
a.     Keputusan di ambil melalui 3 (tiga) tahap yaitu Aklamasi, Musyawarah untuk mufakat dan Voting
b.     Aklamasi adalah Pengambilan keputusan yang ditawarkan dan disetujui lebih dari 2/3 dari peserta yang hadir
c.     Musyawrah untuk mufakat adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan pemufakatan melalui proses musyawarah atau dialog terbuka
d.    Voting adalah Pengambilan Keputusan yang berdasarkan pemungutan suara secara terbuka karena tidak adanya permufakatan
BAB IV
PENUTUP
Pasal 12

Hal - hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam keputusan terpisah.
Pasal 13
Apabila kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh Musyawarah Anggota.
Pasal 14

Anggaran Rumah Tangga ini disusun dan dirumuskan oleh Tim Perumus sebagai pengembangan Pengurus yang dipilih pada musyawarah yang disayaratkan pada Organisasi ini.


Ditetapkan di    :    Gorontalo,
Tanggal             :    23 Januari 2015